Newsroom

Reformasi Perpajakan, Belanja Publik yang Lebih Efisien dan Tata Kelola Publik yang Lebih Baik Merupakan Kunci untuk Mengkonsolidasikan Kemajuan Ekonomi Indonesia yang Kuat

 

24/10/2016 - Indonesia telah menjalani transformasi yang luar biasa selama dua dekade terakhir serta mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang kuat yang berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan memungkinkan kemajuan-kemajuan penting di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Tetapi rendahnya belanja publik dan pendapatan pajak mengurangi kualitas layanan sosial dan memperburuk kesejangan infrastruktrur, menurut OECD.

 

Pada Survei Ekonomi Indonesia 2016 -nya, OECD menemukan bahwa basis pajak Indonesia masih sempit dan bahwa kepatuhan masih lemah. Dari total 260 juta penduduk Indonesia, hanya 27 juta yang merupakan wajib pajak pada tahun 2014 dan hanya 900.000 yang membayar kewajiban pajak mereka. Peningkatan pendapatan penting untuk mendanai investasi dan program-program sosial. Jumlah wajib pajak juga harus ditingkatkan melalui perbaikan kepatuhan dan penarikan pajak yang lebih efisien.

 

Efisiensi belanja publik juga harus diperbaiki. OECD menyimpulkan bahwa walaupun penghapusan sebagian subsidi bahan bakar minyak berhasil mendukung peningkatan belanja di bidang-bidang prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut. Belanja untuk subsidi energi yang tidak efisien masih tinggi -pada kisaran 7% dari total belanja publik - dan mendorong kegiatan-kegiatan yang intensif menghasilkan polusi. Subsidi-subsidi seperti ini harus secara bertahap dihapuskan, diikuti dengan investasi pada energi terbarukan dan geotermal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi.

 

OECD mencatat bahwa mutu tata kelola publik di Indonesia berada pada peringkat yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kekuatan ekonomi baru (emerging economies) lainnya. Kebijakan pemerintah yang mentargetkan 20% belanja untuk sektor pendidikan dan 5% untuk sektor kesehatan harus diiringi dengan perbaikan kendali dan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi.

 

Korupsi masih menjadi penghalang utama berbisnis di Indonesia. OECD merekomendasikan untuk memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih banyak lagi sumber daya dan kewenangan, dan mendukung perluasan kegiatan pelatihannya ke daerah-daerah untuk membantu agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan menangani korupsi dengan lebih baik.

 

Desentralisasi berkembang dengan pesat di Indonesia dan pemerintah daerah pada saat ini melakukan sekitar setengah dari semua belanja publik. Tetapi, masih terdapat ketidakmerataan signifikan antar daerah. OECD menyarankan untuk meningkatkan kapasitas teknis pemerintah daerah untuk memperbaiki belanja dan administrasi penganggaran dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan. Untuk jangka pendek, OECD merekomendasikan bahwa hibah-hibah harus diarahkan pada bidang-bidang prioritas nasional.

 

Ketergantungan pada batubara yang terus berlanjut, konsumsi bahan bakar fosil yang tidak dikenai pajak dan buruknya penegakan hukum terhadap deforestasi dengan cara membakar hutan mengancam ekosistem Indonesia yang unik, memperparah polusi udara dan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, demikian ditambahkan oleh OECD.

 

Survei ini disertai dengan Kajian Open Government Indonesia 2016, yang memberikan gambaran mengenai kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung budaya integritas pada sektor publik, mendorong inovasi, dan memajukan partisipasi warga negara secara lebih meluas.

 

Salah satu rekomendasi dari Kajian ini adalah perlunya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data informasi yang dapat diakses publik di sepanjang siklus penganggaran. Kajian ini juga menyarankan agar Indonesia mengembangkan pendekatan koheren dalam penggunaan teknologi-teknologi digital di berbagai tingkatan pemerintah. Platform-platform partisipatif harus diperluas untuk mencapai 'critical mass of users', dan inisiatif-inisiatif lainnya yang berpotensi memiliki dampak besar harus diperkuat dan diefisienkan. Kajian ini juga merekomendasikan agar pemerintah terus memperkuat keterkaitan antara agenda open government dan upayanya untuk melaksanakan Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 

Pada saat meluncurkan dua laporan serta Program Kerja OECD-Indonesia 2017-18 di Jakarta, Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría mengatakan: “Semakin banyak orang Indonesia yang menikmati standar hidup yang lebih baik akibat kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia yang menakjubkan. Masih terdapat banyak tantangan, tetapi pemerintah menuju ke arah yang tepat dengan mengurangi hambatan-hambatan berbisnis, memperbaiki lingkungan investasi, dan memotong subsidi-subsidi."

 

“Hubungan OECD dengan Indonesia semakin mendalam, dan kami selalu siap untuk mendukung prioritas-prioritas strategis dan reformasi Indonesia di bidang-bidang utama," katanya.

 

Program Kerja yang baru ini akan berfokus pada iklim bisnis; kebijakan sosial; tata kelola pemerintahan; dan lingkungan hidup untuk memajukan pertumbuhan yang dinamis, inklusif dan ramah lingkungan. OECD juga akan berkontribusi dalam upaya Indonesia untuk melaksanakan SDGs.

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Survei Ekonomi Indonesia 2016, Kajian Open Government Indonesia 2016 atau Program Kerja OECD-Indonesia 2017-18, jurnalis dipersilahkan untuk menghubungi Divisi Media OECD (news.contact@oecd.org; tel: + 33 1 4524 9700) atau mengunjungi www.oecd.org/indonesia

 

Related Documents